Peran BKN Dalam Seleksi CPNS 2016

Info Pendaftaran cpns, cpns 2016, seleksi cpns 2016, penerimaan cpns 2016, sistem CAT

Info Pendaftaran CPNS – Badan Kepegawaian Negara atau yang selanjutnya disingkat BKN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang diberi
kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan
manajemen ASN secara nasional. ASN adalah pegawai pemerintah yang
berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan
tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan
kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik,
serta bersih dari praktik KKN.
Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN dan PPPK dengan sistem
merit untuk menghasilkan PNS yang profesional, memiliki nilai dasar, etika
profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN. Penerapan sistem
merit hakikatnya adalah kebijakan dan manajemen ASN yang mendasarkan
pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa
membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis
kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
Penerapan sistem merit hakikatnya adalah kebijakan dan manajemen
ASN yang mendasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil
dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit,
agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi
kecacatan.
Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada
asas; (1) kepastian hukum; (2) profesionalitas; (3) proporsionalitas; (4)
keterpaduan; (5) delegasi; (6) netralitas; (7) akuntabilitas; (8) efektif dan

Efisien; (9) keterbukaan; (10) nondiskriminatif; (11) persatuan dan kesatuan;
(12) keadilan dan kesetaraan; (15) kesejahteraan. Manajemen PNS meliputi;
(1) penyusunan dan penetapan kebutuhan; (2) pengadaan; (3) pangkat dan
jabatan; (4) pengembangan karier; (5) pola karier; (6) promosi; (7) mutasi; (8)
penilaian kinerja; (9) penggajian dan tunjangan; (10) penghargaan; (11)
disiplin; (12) pemberhentian; (13) jaminan pensiun dan jaminan hari tua; (14)
perlindungan.
BKN dalam menyelenggarakan kebijakan dan manajemen PNS
mempunyai fungsi sebagai:
1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN.
2. Penyelenggaraan manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis
formasi, pengadaan, perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan
pangkat, dan pensiun.
3. Penyimpanan informasi ASN yang telah dimutakhirkan oleh instansi
pemerintah serta bertanggungjawab atas pengelolaan dan
pengembangan sistem informasi PNS.
Sedangkan BKN dalam menyelenggarakan kebijakan dan manajemen
PNS menjalankan tugas:
1. Mengendalikan seleksi calon ASN.
2. Membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta
mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja ASN oleh instansi
pemerintah.
3. Membina Jabatan Fungsional di bidang kepegawaian.
4. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN

berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang
komprehensif.
5. Menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan
Manajemen ASN.
6. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN.
Dalam menjalankan tugas mengendalikan seleksi CPNS, BKN telah
mempunyai dan menerapkan sistem rekrutmen berbasis Computer Assisted
Test (CAT). Sistem rekrutmen model CAT ini menggunakan pendekatan
computeraise, artinya sistem seleksi ASN (CPNS) akan menjalankan tes seleksi
dengan menggunakan komputer secara langsung dan hasil penilaian melalui
grade-nya bisa dilihat pada saat itu juga. Metode ini digunakan untuk
meminimalisir dan mencegah terjadinya praktek-praktek KKN dalam seleksi
Pegawai ASN khususnya dalam seleksi CPNS, sehingga kedepan betul-betul
dapat menghasilkan CPNS yang kompeten. Sosok PNS masa depan yang
diharapkan adalah PNS yang profesional, punya daya saing, dan kompeten
dalam menjalankan tugas pekerjaannya, artinya PNS yang lebih berkualitas
dalam pemberian pelayanan publik.
Terpenuhi atau tidaknya profesionalisme ASN sangat bergantung pada
sistem manajemen PNS yang akan dibangun oleh BKN sebagai lembaga
penyelenggara kebijakan manajemen kepegawaian, khususnya dalam
pelaksanaan sistem rekrutmen pegawai ASN tersebut. Dengan Undang
Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN), peran BKN akan lebih strategis
dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen PNS. Hal ini karena dalam
UU ASN dibangun paradigma baru dalam manajemen ASN yang menerapkan
sistem merit. Hal ini untuk merespon perkembangan dan tuntutan masyarakat
yang selalu dimanis dan terus berkemban guna meningkatkan pelayanan

publik.
Sebagaimana dikatakan oleh Keban (2004:15) bahwa konsep dan teori
manajemen SDM akan terus berkembang seiring dengan perkembangan
paradigma yang dianut. Adapun puncak dari keseluruhan perubahan ini adalah
tuntutan akan “reformasi sistem manajemen SDM” yang didasarkan pada
prinsip good governance. Tuntutan tersebut berdasarkan pada visi strategis,
akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, kompetensi, desentralistis dan
demokratisasi, berorientasi pada hasil, partisipatif, dan sebagainya (Keban,
2004:15-16). Tuntutan ini akan terwujud apabila dilakukan penataan kembali
sistem manajemen kepegawaian, termasuk di dalamnya adalah tuntutan
perubahan “sistem rekrutmen CPNS”, yang lebih mengakomodasikan dan
memberi ruang bagi penerapan prinsip-prinsip tersebut.
Dengan adanya perbaikan sistem rekrutmen CPNS diharapkan akan
mendorong terciptanya ASN yang profesional dalam memberikan pelayanan
masyarakat, perekat, dan pemersatu bangsa. Oleh karena itulah sebagai upaya
tindak lanjut dalam pengembangkan sistem rekrutmen pegawai ASN berbasis
merit system harus dilaksanakan sesuai tuntutan persyaratan jabatan. BKN
sebagai lembaga yang punya peran dan tanggungjawab dalam melaksanakan
kebijakan dan manajemen ASN terus melakukan upaya perbaikan sistem
rekrutmen ASN dengan menerapkan sistem CAT.
Sistem rekrutmen ASN dengan menerapkan metode CAT ini akan lebih
menjamin obyektivitas untuk mendapatkan CPNS dan PPPK yang lebih
qualified, competen, dan mempunyai daya saing global. Untuk mempercepat
program reformasi birokrasi secara nasional, pemerintah telah mencanangkan
beberapa langkah startegis sesuai dengan core business di masing-masing

Lembaga pemerintahan, tidak terkecuali BKN. Dalam kaitan ini BKN telah
menetapkan perhatian khusus dalam kebijakan manajemen ASN, khususnya
untuk meningkatan profesionalisme yang dimulai dari proses rekrutmen yang
berkualitas.

Guna mewujudkan hal tersebut, maka pada tahun 2009 BKN telah
meluncurkan CAT yang merupakan sebuah media seleksi dengan pendekatan
computerise. Penerapan sistem CAT ini merupakan salah satu target dari
sembilan percepatan reformasi birokrasi di bidang SDM aparatur yang digagas
oleh BKN. Beberapa hal yang difokuskan dalam reformasi bidang SDM ASN
seperti kinerja pegawai, promosi secara terbuka, serta rekrutmen CPNS dan
PPPK. Setelah terbangun instalasi CAT di Kantor Pusat BKN, maka untuk
memaksimalkan peran CAT secara luas dan dapat digunakan secara nasional,
maka BKN telah membangun instalasi CAT pada semua Kantor Regional BKN
yang ada di wilayah Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *