Reformasi Birokrasi Penerimaan CPNS

Reformasi Biograsi Penerimaan CPNS
Reformasi Biograsi Penerimaan CPNS

Info Pendaftaran CPNS – Berbagai permasalahan dan hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintah tidak berjalan dengan baik perlu ditata ulang dan diperbaharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalamrangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun Aparatur Sipil Negara (ASN) & Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional. Selain itu dengan pesatnya kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), perkembangan Informasi dan komunikasi, serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu perlu segera diambil langkah-langkah strategis dan komprehensif untuk melaksanakan reformasi birokrasi guna meningkatkan kualitas sumberdaya ASN. Harapan dan tujuannya agar sasaran yang telah ditetapkan pemerintah dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan dapat dicapai dengan efektif dan efisien dengan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama yang menyangkut aspek-aspek seperti kelembagaan (organization), ketatalaksanaan (business process), dan sumber daya manusia (human resources) ASN. Reformasi birokrasi di Indonesia merupakan pekerjaan besar yang rumit dan memerlukan konsentrasi khusus untuk pelaksanaannya, hal ini karena berkaitan dengan banyaknya pemasalahan yang harus ditata ulang oleh pemerintah. Maka itu reformasi birokrasi harus dilakukan secara bertahap namun konsisten yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan sumber-sumber pendukung lainnya. Tahapan atau langkah-langkah yang diambil juga harus konkret, realistis, dan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ini semua tentunya memerlukan out of the box thinking, inovation breakthrough, a new paradigm shift, dan upaya nyata yang luar biasa.
Tahun 2011 – 2015 ini merupakan fase ke II program pelaksanaan
reformasi birokrasi dengan melakukan tahapan kegiatan pembenahan pada
aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan peningkatan kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) PNS yang hakekatnya menjadi core bussines process dari
pelaksanaan reformasi birokrasi itu sendiri.
Pertama, kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan
program pembenahan kelembagaan/organisasi adalah meliputi:
1. Penerapan skema desentralisasi kewenangan dalam rangka penataan
struktur dan tata kerja birokrasi.
2. Redefinisi peran dan lingkup kewenangan birokrasi pemerintah untuk
menyesuaikan ruang lingkup dan bentuk-bentuk intervensi pemerintah
dengan kapasitas yang dimiliki, baik dari sisi kelembagaan, SDM, maupun
pendanaan.
3. Reorganisasi struktur birokrasi mulai dari tingkat nasional Instansi
Pemerintah Pusat, Provinsi, sampai dengan Kabupaten dan Kota.

 

Kedua, kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan program

 

pembenahan ketatalaksanaan adalah meliputi:
1. Diregulasi dan penyederhanaan prosedur administrasi pemerintahan.
2. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi
pemerintahan dan pelayanan publik.
3. Pengembangan Indikator pengukuran kinerja melalui penerapan
standarisasi kinerja yang terintegrasi dengan sistem remunerasi dan
promosi jabatan.
4. Penerapan Standard Operasional Procedure (SOP) dan standar pelayanan
publik (public service).
Ketiga, kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan program
pembenahan SDM aparatur PNS adalah meliputi:
1. Pengembangan konsep birokrasi yg netral untuk meminimalkan politisasi
birokrasi.
2. Pengembangan mekanisme penunjang (reward and punishment) sistem
anggaran untuk memperkenalkan budaya organisasi baru dlm tubuh
birokrasi
3. Pengembangan sistem rekrutmen SDM birokrasi yang berbasis merit
system dan kompetensi sesuai tuntutan persyaratan jabatan.
4. Pembentukan Assessement Centre (AC) sebagai Instansi yang berwenang
menentukan kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai, menguji
tingkat kompetensi pegawai sebelum memangku suatu jabatan,
merekomendasikan kelayakan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan
latihan atau untuk menduduki jabatan tertentu.
5. Pelembagaan sistem uji kelayakan (fit and proper test) sebagai syarat
bagi penempatan para calon pejabat publik yang dilakukan oleh tim
independen dan bertanggungjawab serta bebas KKN.
6 Pengembangan insentif dan deinsentif untuk meningkatkan motivasi kerja
dalam jabatan fungsional.
7. Pengembangan sistem karier yang menunjang kreativitas dan inovasi SDM
birokrasi antara lain melalui standard kompetensi, kebijakan minus
growth, perencanaan dan pengembangan karier serta pengembangan
jabatan fungsional.
8. Pengembangan sistem remunerasi yang sesuai dengan beban kerja dan
prestasi SDM birokrasi.
9. Mengoptimalkan kewenangan lembaga pengawasan untuk menerapkan
mekanisme reward and punishment.
10. Mendorong fungsi pengawasan oleh masyarakat terhadap para pejabat
publik dan SDM birokrasi dengan membuka akses informasi terhadap
penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
Di karenakan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) bernomor : B/2163/M.PAN/06/2015 tentang Penundaan Rekrutmen CPNS 2015, di perlukan persiapn yang sangat matang lagi para calon pelamar CPNS pada tahun 2016 nanti, bagi anda yang ingin tau cara trik dan tips untuk lolos seleksi cpns 2016 tersebut silahkan pelajari beberapa prediksi dan kisi – kisi dan mengikuti tryout seleksi cpns 2016  soal cpns di sini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *